Ditulis oleh Saufa Yukthika
Mahasiswa STEI SEBI Depok
[WARTANUSANTARA.ID] Dalam kehidupan bermasyarakat, perdebatan mengenai hak asasi manusia sering kali memunculkan pertanyaan mendalam: mana yang seharusnya didahulukan, hak kolektif atau hak individu? Hak kolektif mencerminkan kepentingan bersama dalam suatu komunitas, sementara hak individu lebih terfokus pada kebutuhan personal. Dalam konteks ini, prioritas terhadap hak-hak kolektif menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan hidup bersama.
Hak Kolektif dan Hak Individu: Definisi dan Ruang Lingkup
Hak kolektif mencakup hak-hak yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak budaya. Hak-hak ini bertujuan melindungi kepentingan bersama yang tidak terpisahkan dari keberadaan masyarakat itu sendiri.
Sebaliknya, hak individu adalah hak yang melekat pada setiap individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memilih keyakinan. Hak-hak ini sering dianggap sebagai dasar untuk melindungi martabat manusia.
Mengapa Hak Kolektif Lebih Penting untuk Didahulukan?
1. Menjamin Keberlanjutan Hidup Bersama
Pemenuhan hak-hak kolektif sering kali menjadi prasyarat bagi terpenuhinya hak individu. Misalnya, hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak kolektif yang harus diprioritaskan demi kelangsungan hidup individu dalam komunitas tersebut. Jika lingkungan rusak, individu tidak dapat menikmati hak dasarnya seperti kesehatan atau tempat tinggal.
2. Mencegah Konflik dalam Masyarakat
Ketika hak individu berbenturan dengan kepentingan kolektif, memprioritaskan hak kolektif dapat mencegah konflik dan ketimpangan sosial. Contohnya, kebijakan pembatasan mobilitas selama pandemi lebih mengutamakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dibandingkan kebebasan individu untuk bepergian.
3. Mewujudkan Keadilan Sosial
Hak kolektif berperan menciptakan kesetaraan dalam masyarakat. Misalnya, hak atas pendidikan sebagai hak kolektif memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, dapat mengakses pendidikan yang layak. Dalam hal ini, hak kolektif menjadi dasar untuk menciptakan peluang yang adil bagi seluruh anggota masyarakat.
Contoh Penerapan Hak Kolektif di Atas Hak Individu
1. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam pengelolaan sumber daya alam, kepentingan masyarakat adat dan kelestarian lingkungan sering menjadi prioritas. Walaupun individu memiliki hak atas kepemilikan lahan, kepentingan kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan harus diutamakan.
2. Penanganan Krisis Kesehatan
Selama pandemi COVID-19, hak kolektif untuk memastikan kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama. Kebijakan seperti vaksinasi wajib dan pembatasan kegiatan sosial adalah bukti nyata bagaimana hak kolektif diutamakan.
3. Pelestarian Budaya Lokal
Hak masyarakat adat untuk menjaga tradisi dan budaya mereka sering kali mengalahkan kebebasan individu untuk mengubah atau mencampuri adat tersebut. Hal ini penting untuk menjaga identitas dan warisan budaya suatu bangsa.
Sinergi antara Hak Kolektif dan Hak Individu
Penting untuk dicatat bahwa memprioritaskan hak kolektif bukan berarti mengabaikan hak individu. Keduanya harus berjalan beriringan dalam kerangka yang saling mendukung. Pemenuhan hak kolektif dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuk penghormatan hak individu. Sebaliknya, pelaksanaan hak individu yang bertanggung jawab dapat memperkuat hak-hak kolektif.
Kesimpulan
Dalam masyarakat yang kompleks dan beragam, prioritas terhadap hak kolektif menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan. Dengan mengutamakan hak kolektif, masyarakat dapat memastikan terciptanya harmoni sosial dan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Namun, keseimbangan antara hak kolektif dan hak individu tetap harus dijaga agar keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak.
Daftar Pustaka
Goss, B. (2019). Human Rights and Collective Rights: Balancing Individual and Group Interests. Oxford University Press.
Habermas, J. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. MIT Press.
Komnas HAM. (2018). Laporan Tahunan tentang Hak Kolektif di Indonesia. Retrieved from https://www.komnasham.go.id/
Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford University Press.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Retrieved from https://www.mkri.id/
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.
Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.
UNESCO. (2003). Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Retrieved from https://ich.unesco.org/en/convention
United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
World Health Organization (WHO). (2020). COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan. Retrieved from https://www.who.int/