Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menggelar aksi di depan gedung Istana Negara, Jakarta (24/5/2017).
Ketua umum PP KAMMI Kartika Nurrakhman mengatakan Rezim Jokowi telah Gagal menegakkan supremasi hukum di Indonesia
"Dari semenjak dilantik Jokowi tidak miliki komitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan dengan menunjuk Jaksa Agung dari Partai politik yang syarat dengan kepentingan"tegas Nurrakhman
Nurrakhman menambahkan bahwa penegak hukum di negeri ini masih tebang pilih tanpa ada rasa keadilan didalamnya.
"Kasus-–kasus korupsi yang melibatkan lingkaran rezim jalan ditempat seperti; Mega Skandal BLBI yang merugikan negara 2000 Triliun , Bailout Bank Century 6,7 Triliun, dan Skandal E-KTP 5,9 triliun" ungkapnya.
sementara itu Ketua Kebijakn Publik Riko P. Tanjung mengatakan rezim jokowi lebih berbahaya dari lintah darat.
"Pemerintahan Jokowi memangkas dana subsidi rakyat dan menambah hutang luar negeri , dengan dalih untuk membangun infrastruktur negara tapi kenyataannya hanya menjadi lahan basah bagi pemburu rente di yudikatif, legislatif, eksekutif dan penguasa hitam."
Dari itu Pengurus Pusat KAMMI mendesak kepada pemerintahan Jokowi untuk segera mencopot Jaksa Agung H.M Prasetyo, usut tuntas kasus-kasus besar seperti Mega skandal BLBI, Baoilout Century, dan persengkokolan jahat proyek E-KTP.
Ketua umum PP KAMMI Kartika Nurrakhman mengatakan Rezim Jokowi telah Gagal menegakkan supremasi hukum di Indonesia
"Dari semenjak dilantik Jokowi tidak miliki komitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan dengan menunjuk Jaksa Agung dari Partai politik yang syarat dengan kepentingan"tegas Nurrakhman
Nurrakhman menambahkan bahwa penegak hukum di negeri ini masih tebang pilih tanpa ada rasa keadilan didalamnya.
"Kasus-–kasus korupsi yang melibatkan lingkaran rezim jalan ditempat seperti; Mega Skandal BLBI yang merugikan negara 2000 Triliun , Bailout Bank Century 6,7 Triliun, dan Skandal E-KTP 5,9 triliun" ungkapnya.
sementara itu Ketua Kebijakn Publik Riko P. Tanjung mengatakan rezim jokowi lebih berbahaya dari lintah darat.
"Pemerintahan Jokowi memangkas dana subsidi rakyat dan menambah hutang luar negeri , dengan dalih untuk membangun infrastruktur negara tapi kenyataannya hanya menjadi lahan basah bagi pemburu rente di yudikatif, legislatif, eksekutif dan penguasa hitam."
Dari itu Pengurus Pusat KAMMI mendesak kepada pemerintahan Jokowi untuk segera mencopot Jaksa Agung H.M Prasetyo, usut tuntas kasus-kasus besar seperti Mega skandal BLBI, Baoilout Century, dan persengkokolan jahat proyek E-KTP.